KUALITAS PENDIDIKAN TAK SESUAI HARAPAN

Dewasa ini perkembangan pendidikan semakin pesat, masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan dasar dan menengah dengan berdirinya banyak lembaga pendidikan di seantero pelosok nusantara. Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar, sudah kewajiban pemerintah untuk terus memperhatikan pendidikan rakyat, karena bagaimanapun pendidikan memiliki peran yang cukup besar untuk perkembangan Negara kita kedepannya.

            Perkembangan pendidikan tersebut tentunya memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk keluar dari belenggu kebodohan yang akan berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan kehidupan sosial mereka. Diharapakan nantinya akan terbentuk masyarakat yang benar-benar siap menyongsong perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi.

            Salah satu wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Negara kita ialah dengan dinaikkanya alokasi anggaran untuk pendidikan hingga 20% dari APBN sebagai upaya untuk menjalankan program wajib belajar 9 tahun yang mulai digalakkan pemerintah tahun 2004 silam. Hal itu memberikan angin segar bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak.

            Namun dalam perkembangannya, saat ini sudah semakin banyak dijumpai berbagai permasalahan dan penyimpangan yang mewarnai potret buram pendidikan kita. Jumlah lembaga pendidikan yang semakin bertambah di sana-sini justru berbanding terbalik dengan kualitas pendidikan yang ada. Bisa dipastikan output yang dihasilkan dari lembaga-lembaga saat ini memiliki kemampuan intelektual dan emosional spiritual yang rendah.

            Mengapa yang demikian bisa terjadi?

            Hal itu disebabkan karena pihak-pihak yang berkepentingan, terlalu terburu-buru dan terkesan memaksakan kehendak. Dengan persiapan yang kurang dan orientasinya hanya semata-mata ingin mencicipi bantuan operasional Sekolah (BOS), mereka nekat mendirikan sekolah/madrasah baru tanpa memperhatikan apa sebenarnya tujuan pendidikan. Dalam hal ini peran pemerintah yang terlalu mudah memberikan ijin opersional kepada sekolah/madrasah baru baik dilingkungan Kementerian Agama maupun Kementrian Pendidikan Nasional juga semakin memberikan ruang bagi mereka untuk medirikan sekolah/madrasah baru.

            Sebagai implikasinya terjadilah persaingan tidak sehat pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru. Bukan lagi kualitas dan mutu yang ditawarkan tapi uang ataupun seragam yang dijadikan alat untuk menarik minat siswa agar mau mendaftarkan diri di salah satu sekolah/madrasah. Akibatnya tujuan pendidikan yang diharapkan tidak tercapai.

            Untuk itu diharapkan kesadaran berbagai pihak terutama pemerintah untuk terus mengawasi dan mengontrol jalannya pendidikan, termasuk tidak mau menerima uang pelicin untuk meloloskan ijin oprasional suatu sekolah/madrasah baru tanpa benar-benar melakukan uji kelayakan dan pengawasan. Akhirnya kita berharap perkembangan pendidikan sejalan dengan mutu dan kualitas yang dihasilkan demi masa depan pendidikan di Negara kita.

Dimuat di harian radar Madura edisi senin 17 September 2012